KH. Ahmad Muhdzir
PURBALINGGA- Beberapa hari terakhir, masyarakat dibuat heboh dengan seruan gerakan poeple power yang akan dilakukan oleh sejumah pendukung salah satu capres.
Tuduhan penyelenggaraan Pemilu yang dianggap curang dan tidak profesionel disebut-sebut sebagai alasannya.
Gerakan poeple power diserukan oleh para pendukung salah satu paslon capres melalui media massa dan media sosial. Namun di sejumlah daerah, tolakan terhadap gerakan tersebut lebih keras dari pada gerakan people power yang dilakukan oleh sejumlah kelompok.
Di Kabupaten Purbalingga, Ketua PC Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Purbalingga, KH Ahmad Muhdzir, Rabu (14/5/2019) mengatakan, poeple power yang diserukan jelang pengumuman resmi hasil pemilu oleh KPU, dinilai bertentangan dengan konstitusi.
Hal itu bukan cara penyelesaian sengketa pemilu sesuai dengan aturan perundang-undangan.
"Bagi masyarakat yang tidak paham, akan terseret arus gerakan itu. Gerakan poeple power justru hanya akan membuat perpecahan di masyarakat."
"Oleh karena itu, kami, terutama warga NU khusunya yang berada di Kabupaten Purbalingga secara keras menolak ajakan poeple power tersebut," kata dia.
Lebih lanjut, pihaknya juga menolak adanya hasil Ijtima Ulama 3 yang meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU membatalkan atau mendiskualifikasi salah satu paslon capres, yang mana mereka beralasan telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019.
"Kami warga NU juga menolak ijtima ulama yang mendiskualifikasi salah satu paslon capres."
"Itu sudah mendelegitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu dan hasil pemilunya. Mari kita serahkan hasil pemilu sesuai dengan konstitusi yang ada," tambahnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purbalingga, KH Roghib Abdurrahman.
Dia menolak gerakan poeple power yang digaungkan oleh kelompok tertentu. pihaknya mengatakan, masih taat terhadap konstitusi hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengasuh Ponpes Azzuhriyah, KH Nurkholis Masrur menegaskan, pihaknya menolak poeple power yang diserukan oleh kelompok tertentu.
Poeple power dinilai tidak sejalan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia.
"Kami juga menolak Ijtima Ulama yang meminta agar mendiskualifikasi capres-cawapres nomor urut satu."
"Ijtima ulama tersebut mengarah pada politik praktis dan tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi," katanya.
