Novel Bamukmin
BRALINGNEWS- Juru bicara persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan proses penghitungan (situng) perolehan suara atau Real Count Pilpres 2019, karena telah melakukan kecurangan secara brutal. Ia pun meminta capres-cawapres nomer urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, dicoret saja dari kompetisi ini.
"Kita meminta KPU untuk menyetop penghitungan karena paslon 01, diduga banyak melakukan kecurangan dan kita meminta yang melakukan itu tidak bisa dilanjutkan, untuk segera didiskualifikasi. Kecurangan itu sudah jelas," Kata Novel Bamukmin pada Rabu 15 Mei 2019.
Dia mendorong Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf, Badan Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandiaga dan pihak KPU, untuk bisa menghimpun perhitungan data C1 secara terbuka.
"Disitu kita akan bedah, enggak bisa KPU itu memutuskan sepihak. KPU semestinya menggelar bareng perhitungan dan kalau memang terindikasi melakukan kecurangan, ya tidak usah dilanjutkan," ujar dia.
"Berikan sanksi kepada mereka yang jelas-jelas berbuat curang. Artinya penghitungan tidak bisa dilanjutkan meski dilakukan bersama,"katanya.
Menurut Novel, mengenai bukti-bukti kecurangan yang disuarakan terus-menerus oleh BPN semestinya ada aparatur pemerintah yang menengahi secara netral. Ia berharap pihak-pihak terkait duduk bersama, membuat forum besar, agar dapat disaksikan secara terbuka oleh publik.
"Dan itu harus digelar data-data yang ada secara terbuka, baik TKN, BPN maupun KPU. Biar masyrakat sendiri yang menyaksikan penghitungan-penghitungan yang ada disana," imbuhnya.
Hal tersebut menurut Novel wajib dilakukan, sebab KPU ia nilai telah melakukan kesalahan fatal dengan berkali-kali membuat keteledoran penghitungan data CI yang merugikan kubu oposisi. Ia pun menuding KPU bekerja tidak secara transparan dan profesional.
" Iya donk harus terbuka, karena jelas ada keteledoran. Mereka salah menghitung dan itu terjadi berkali-kali yang merugikan paslon nomer urut 02.
Mereka (KPU) enggak mengakui melakukan kesalahan. Artinya, sudah enggak bisa dikontrol KPU ini untuk terus melakukan penghitungan-penghitungan yang salah dan ini sangat berbahaya. Artinya,KPU bekerja tidak profesional,"kata dia.
Novel menyerukan KPU tidak takut pada tekanan-tekanan asing yang ingin mengambil keuntungan dari kecurangan pemilu di Indonesia.
Kita berharap KPU dapat bertindak adil dan jujur, mengedepankan amanat rakyat indonesia. Enggak mungkin mereka bisa menang dalam kecurangan ini. Pemerintah harus melek, harus betul-betul bisa netral. Aparat-aparat juga harus bisa netral," pungkasnya.
