BRALINGNEWS- Awal tahun 2020 pemerintah telah resmi menaikan iuran BPJS sebesar 100% demi menutupi kerugian yang konon telah dialami oleh pihak BPJS dalam beberapa tahun terakhir.
Sebuah solusi yang bisa dikatakan sangat membebani masyarakat. Padahal tujuan didirikannya layanan kesehatan ini untuk membantu masyarakat, namun kini jutsru layanan tersebut seolah sangat membebani masyarakat, khususnya masyarakat golongan menengah kebawah yang harus uring-uringan memikirkan besaran iuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Kalo bicara merugi, sebenarnya ini tidak pantas dilontarkan oleh pemerintah, karena ini bukanlah bisnis yang memperhitungkan untung rugi, namun ini layanan masyarakat yang seharusnya mampu mengurangi beban rakyat Kecil bukan malah sebaliknya.
Kalo kita mau bicara untung rugi, kita sebagai masyarakat juga tekadang merasa dirugikan saat mengikuti kepesertaan BPJS. Bayangkan, ada yang bertahun-tahun menjadi peserta BPJS, namun ternyata tidak pernah memakai jasa BPJS itu sendiri, karena si peserta nyatanya tidak pernah sakit.
Lalu, apakah lantas kita protes karena kita tidak memakai layanan yang setiap bulanya kita bayarkan? Tentunya tidak, karena setidaknya kita bisa menolong orang lain yang sedang membutuhkan layanan tersebut.
Seharusnya, pemerintah juga memiliki pemikiran yang sama dengan kami rakyat biasa. Kalo iuran yang disetorkan oleh peserta BPJS nyatanya tidak mampu menutupi jumlah anggaran yang dikeluarkan pihak BPJS, seharusnya pemerintah mau menalangi kekurangan tersebut tanpa perlu koar-koar masalah kerugian, toh uang yang digunakan juga uang rakyat, bukan uang milik pribadi para pejabat pemerintahan.
Jadi, seharusnya pemerintah tidak perlu lagi bilang rugi, rugi dan rugi. Toh ini bukanlah bisnis yang mencari keuntungan, namun ini merupakan program pemerintah, yang seharusnya mampu mengurangi derita rakyat biasa, bukan justru malah menjadikan semua ini terasa sebagai beban bagi kami rakyat kecil.
